Retno mengatakan tugas sebagai menteri luar negeri membuatnya harus mengedepankan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam perdamaian di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja.
Dalam kesempatan itu, Retno bercerita telah diberikan kesempatan menjadi menteri luar negeri selama ten terakhir, di mana menjalankan politik luar negeri kerap tak mudah baginya.
tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
menetapkan jenis dokumen, knowledge, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
Mantan Sekretaris Kabinet era Joko Widodo ini, juga menimbang perlunya peningkatan di sektor teknologi dan transparansinya. Bahkan dia meyakini kalau sektor teknologi dibenahi, akan sangat menunjang untuk terealisasinya keinginan menjadikan Jakarta sebagai kota world wide.
menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
Impacts of loved ones entities on environmental disclosure: Analyzing the mediating purpose of earnings management and board independence
The next content are merged in Scholar. Their put together citations are counted just for the initial report.
On really realistic conditions, lots of BPK teams have undertaken certain IDI Systems as job groups, individuals, facilitators and material experts and also have appropriately boosted personal and Experienced competence. My posture on the IDI Board, I believe, aids motivate the SAI to reach for new institutional and person milestones."
Casual economy at very long standing cannot be denied from thourough financial development in Indonesia. The informal sector has founded considering click here that at the beginning of nationwide development. Unideal structural transformation that was transpired also turning into a triggering issue for mushrooming this sector. The existence of casual sector indeed has offered abundant employment prospect.
VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.
“The PDI-P authorised Agus's nomination as he experienced vowed to help keep the TNI neutral,“ Tubagus said, noting that buying a sole nominee was Jokowi’s prerogative Which his nomination of Agus was in line with the prevailing legal guidelines.
The next articles are merged in Scholar. Their merged citations are counted only for the 1st short article.
Komitmen Agus dalam mengembangkan tata kelola yang baik dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia menjadi salah satu modal ke depan di KPK.